Al Haris Harap Realisasi PI 10% Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

JAMBI - Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris, S.Sos., M.H., mengharapkan realisasi Participating Interest (PI) 10 % di Provinsi Jambi dari minyak dan gas bumi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi. Hal tersebut disampaikan A Haris pada acara Groundbreaking Ceremony Gas Project Akatara Field KKKS Jadestone Energy, bertempat di Parit Lapis Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (31/08/2022).

“Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki sumber daya minyak luar biasa yang dikelola oleh Petro China, Mondoor dan perusahaan lainnya, pada tahun 2023 ini ada 2 perusahaan yang habis masa kontraknya yaitu Petro China dan Mondoor. Alhamdulillah pihak dari SKK Migas Sumbagsel sudah membuat klausal kontrak itu dan didalamnya harus membantu mengikat PI 10% untuk daerah, tinggal kita dari Pihak Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengawalya, ” ujar Al Haris.

Baca juga: Agus Gumiwang: Investasi Industri Tumbuh Tinggi di Tengah Pandemi

Al Haris mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi pada saat ini akan memulai melaksanakan transformasi ekonomi dari sumber daya alam, dengan mulai masuk kepada hulu migas yang akan pengelolaannya oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) existing dengan membentuk anak perusahaan sebagai pengelola PI 10%, sedangkan BUMD hanya bertindak sebagai penerima penawaran PI 10% saja.

Al Haris menuturkan, Pemerintah melalui Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10% pada Wilayah Minyak dan Gas Bumi.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

Aturan tersebut memungkinkan daerah penghasil terlibat dalam pengelolaan migas sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana dengan peraturan tersebut, pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wajib menawarkan PI 10% kepada Pemerintah Daerah sejak mendapatkan persetujuan Plan of Development (POD) I Wilayah Kerja, baik di darat maupun perairan lepas pantai sampai dengan 12 mil.

“Besar harapan kita bersama, keterlibatan daerah dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) melalui PI 10% akan memberikan banyak manfaat, antara lain memberikan keuntungan atau profit bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah. Selain itu, keterlibatan daerah juga akan memberikan pengetahuan dan pengalaman BUMD dalam mengelola Blok Migas, ” tutur Al Haris.(Sony)

Baca juga: Anggota DPR RI Rachmat Gobel: Sektor UMKM Perlu Dukungan agar Segera Bangkit