Atasi Banjir, Pemprov Jambi Dapat Hibah dari Pemerintah Jepang 173 Miliar Rupiah

JAMBI - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH didampingi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi turun langsung melakukan bersih-bersih drainase yang berlokasi di RT. 09 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamayan Telanaipura Kota Jambi, Selasa (15/08/2023).

Terlihat Gubernur Al Haris bersama OPD Terkait dan warga sekitar dengan semangat bergotong-royong membersihkan drainase yang menjadi penyebab langganan banjir di Kota Jambi.

Baca juga: Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Menkumham Paparkan Laporan Keuangan TA 2021

"Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bekerja sama dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Balai Sungai mengadakan kerja nyata terkait dengan pengendalian banjir di Kota Jambi, dimana Kota Jambi ini cukup banyak titik banjir, ketika turun hujan akan mengalami musibah kebanjiran. Tentu pemerintah setempat tidak akan membiarkan warga setempat mengalami musibah banjir itu, " ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menjelaskan, Kota Jambi memiliki 4 titik daerah yang rawan banjir, dimana yang paling terbesar yaitu Sungai Asam, Sungai Tembuku, Danau Teluk dan Danau Sipin. “Dan Danau Sipin ini memiliki 3 daerah yaitu Sungai Putri, Sungai Kambang dan Sungai Kenali, ” kata Gubernur Al Haris. 

Baca juga: Said Abdullah Apresiasi Sikap Pertamina Atas Kesediaan Berbagi Beban APBN

Gubernur Al Haris menjelaskan, bahwa pada tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan Hibah dari Pemerintah Jepang sebesar 173 Miliar, dimana dana ini hanya mampu menangani wilayah banjir di Sungai Asam.

“Wilayah ini dipilih karena wilayah paling rawan banjir, ” ungkap Gubernur Al Haris.

Baca juga: Haerul Amri Minta Kemenparekraf Kembangkan Industri Wisata Religi

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menuturkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dimana Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha dan masyarakat saling bersinergi dalam mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan, baik secara administrasi, teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan, sehingga terwujud lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan.

"Perlu kolaborasi bersama dengan Pemerintah Kota Jambi untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini, sehingga pada tahun 2024-2025 masalah banjir ini tuntas teratasi. Dan kita butuh dana sekitar 300 miliar lagi. Tentu perlu kita bagi porsinya, misalnya Pemprov Jambi 100 miliar, Pemkot 100 miliar dan Balai Sungai 100 miliar untuk menyelesaikan masalah banjir ini, " pungkas Gubernur Al Haris.(Sony)

Baca juga: Soroti Pemerataan Layanan, Darul Siska Usul BPOM Dekatkan pada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik